Nurcholish Madjid Nurcholish Madjid

AGAMA: INKLUSIF DAN EKSKLUSIF

Sesungguhnya terdapat dua aliran di kalangan ahli-ahli ilmu kemasyarakatan mengenai kriteria atau definisi agama. Pertama ialah yang lebih bersifat inklusif, yaitu suatu definisi yang dikemukakan oleh para penganut konsepsi tentang sistem sosial yang menekankan perlunya individu-individu dalam masyarakat dikontrol oleh kesetiaan menyeluruh kepada seperangkat sentral kepercayaan dan nilai. Contoh definisi inklusif ini dianut Weber yang memberi penekanannya kepada daerah the grounds of meaning. Contoh kedua dibuat oleh Emile Durkheim, yang memberi penekanan kepada persoalan kesucian, kekudusan atau ketabuan. Ia mendefinisikan agama sebagai “suatu sistem yang memadukan kepercayaan-kepercayaan dan praktek-praktek yang berhubungan dengan hal-hal yang suci, yaitu, hal-hal yang terpisah dan terlarang—kepercayaan-kepercayaan dan praktek-praktek yang menyatukan semua pengikutnya ke dalam satu komunitas moral tunggal yang disebut Umat”. Contoh lainnya ialah yang dianut oleh Parsons dan Bellah, dua orang yang termasuk sosiolog mutakhir terkemuka di Amerika, yang memberi batasan pengertian agama sebagai “tingkat” yang paling tinggi dan paling umum dari budaya manusia. Argumentasinya ialah bahwa, dalam setiap sistem tindakan manusia, individu-individu dikontrol oleh norma-norma interaksi yang telah ditentukan oleh sistem sosial, dan sistem sosial dikontrol oleh sisitem budaya yang terdiri atas kepercayaan, nilai dan simbol. Sistem budaya menjalankan fungsi menyediakan pedoman-pedoman umum untuk tindakan manusia; pada tingkat paling umum dari sistem budaya itu sendiri terletak the grounds of meaning, dan ini secara tipikal diidentifikasikan sebagai daerah kepercayaan dan nilai keagamaan. Definisi agama yang inklusif lainnya ialah yang dikemukakan oleh Luckmann. Ia merumuskan agama sebagai kemampuan organisme manusia untuk mengangkat alam biologisnya melalui pembentukan alam-alam makna yang obyektif, yang memiliki daya ikat moral dan serba meliputi.

Kedua, definisi agama yang lebih bersifat eksklusif, yaitu definisi yang menekankan pengertian agama sebagai konfigurasi representasi-representasi keagamaan yang membentuk suatu alam kesucian, yaitu agama dalam bentuk khusus sosial historis dan sosial kulturalnya. Definisi ini sejalan dengan konotasi kultural biasa mengenai agama, tetapi tidak berarti cukup memadai hanya dengan menggunakan istilah agama secara longgar sebagaimana dalam percakapan sehari-hari. Harus ada pengetatan pengertiannya sampai tingkat tertentu untuk memberi bentuk analitisnya. Dalam ketentuan-ketentuan ini, definisi agama meliputi dua persoalan: budaya dan tindakan. Budaya keagamaan ialah perangkat tertentu kepercayaan dan simbol (dan nilai yang langsung diambil darinya) yang menyangkut pembedaan antara kenyataan empiris dan kenyataan supra-empiris, transendental; persoalan-persoalan empiris, dalam hal maknanya, diletakkan di bawah persoalan-persoalan non-empiris. Tindakan keagamaan didefinisikan semata-mata sebagai tindakan yang dibentuk oleh pengakuan adanya perbedaan antara yang empiris dan yang supra-empiris.

Keberatan terhadap definisi inklusif disebabkan oleh kesukarannya untuk dipakai menganalisis mana gejala yang betul-betul bersifat keagamaan dan mana pula yang bukan. Jadi kesulitannya ialah untuk pembahasannya mengenai maju mundurnya suatu sikap keagamaan, baik perseorangan maupun masyarakat. Misalnya, menurut definisi inklusif, gejala umum dalam masyarakat modern, seperti penghargaan kepada keberhasilan duniawi (usaha ekonomi, ilmu pengetahuan, karir dan seterusnya), pasti termasuk the grounds of meaning, atau ultimate concern atau sacredness. Tetapi, justru orientasi hidup serupa itu sering disebut sebagai a-religius. Demikian pula nilai-nilai kemasyarakatan seperti demokrasi, fasisme, komunisme, humanisme, bahkan psikoanalitisme dan lain-lain. Ideologi-ideologi itu, menurut definisi inklusif, (seharusnya) termasuk agama, lebih-lebih komunisme yang dengan tegas melepaskan diri dari agama-agama yang dikenal. Tetapi, common sense umum mengatakan bahwa komunisme justru musuh utama agama-agama, dan tindakan komunistis (yang mengikuti ideologi dan teori komunisme) adalah tindakan-tindakan a-religius. Karena itu, paling jauh komunisme hanya dapat dikatakan sebagai functional equivalent terhadap agama (karena, komunisme benar-benar telah berfungsi seperti agama), atau pengganti keagamaan (surrogate religiosity). Meskipun kekaburan-kekaburan serupa itu ditiadakan oleh Weber dalam analisisnya tentang masyarakat modern, dan oleh Parsons dan Bellah dengan konsepsinya mengenai agama sipil (civil religion), tetapi peniadaan-peniadaan tersebut sedikit banyak mengganggu konsistensi definisi. Karena itu, definisi tersebut bisa menjadi tidak begitu integral lagi.

Dalam konteks Indonesia, keagamaan dan tidak keagamaan, menurut definisi eksklusif ini, menjadi terkait erat dengan keislaman, kekristenan (Protestan ataupun Katolik), kehinduan dan kebudhaan, menurut konteks sosial dan sejarahnya masing-masing. Tanpa memperhitungkan konteks-konteks itu, maka kita akan tidak mampu mengenali kenyataan-kenyataan halus yang membedakan jenis dan tingkat religiusitas, tidak saja dari suatu kelompok agama dengan kelompok agama yang lain, tetapi terlebih-lebih dalam lingkungan satu agama: antara satu kelompok sosial keagamaan dan kelompok sosial keagamaan lainnya, dan antara satu kelompok sosial keagamaan dari satu masa sejarah tertentu dan kelompok sosial keagamaan itu sendiri dari satu masa sejarah yang lain.

 

 

 

BAGIKAN

BERIKUTNYA

Leave a Reply