Nurcholish Madjid Nurcholish Madjid

Goenawan Mohamad: Nurcholish dan Gading Yang Retak

Ada perbedaan antara seorang Amerika yang berjanji, For God and Country dan seorang Nurcholish Madjid. Terutama semenjak “11 September”,  patriotisme Amerika Serikat adalah sebuah gambaran diri sebagai sebuah negeri yang istimewa, semacam Tanah Yang Dijanjikan  – sumber dari yang disebut American exceptionalism – sebuah citra yang diperbesar berulang-kali dan dinyatakan baik dalam retorika maupun kebijakan. Lagu yang tak henti-hentinya dinyanyikan itu, God Bless America, terdengar di mana-mana dan anggaran pertahanan menicapai lebih dari tiga kali gabungan anggaran pertahanan Rusia dan Cina. Dua kekuatan sekaligus dibangun: Tuhan dan tentara.

Dalam arti tertentu, filsafat publik Nurcholish sebenarnya juga mengumandangkan For God and Country. Tapi padanya, Tuhan dan  tanahair tak serta merta bertaut, tak dengan sendirinya paralel. Dalam pemikirannya tak ada anggapan Tuhan telah memilih Indonesia sebagai sebuah negeri yang diciptakan melebihi yang lain. Nurcholish memandang tanahairnya dengan harap-harap cemas.  Honni Bhabha pernah berbicara tentang Dunia Ketiga dan kecenderungan di dalamnya “untuk mengidentifikasikan diri dengan kehilangan”; agaknya hal itu dapat dikatakan pula tentang kecenderungan Nurcholish. . Tapi di sinilah justru religiusitas pandangannya mengambil bentuk.

Unsur “harap” dalam pandangan itu datang dari rasa syukur.  Keberadaan Indonesia sebagai bangsa yang nyata, tulis Nurcholish dalam Indonesia Kita, menunjukkannya sebagai “bangsa yang sukses”.   Sementara itu, unsur “cemas” dalam pandangan itu membuatnya  berhati-hati dan bersabar – dengan kata lain, sebuah sikap tawakal.

Pertautan antara syukur dan tawakal itulah membuat himpunan pemikiran Nurcholish tentang politik – dan jenis patriotismenya — membawa gema yang  religius, dengan tradisi Islam.  Rasa syukur menyebabkan ia menerima apa yang diberikan Tuhan dalam bentuk negeri tempat ia dilahirkan. Sikap tawakal menyebabkan ia sadar bahwa karunia itu juga sebuah beban, sebuah amanat, juga sebuah sikap menerima untuk menanggungkan dan berangkat dari yang buruk.

Dalam bagian akhir buku kecil Indonesia Kita  —  ditulis ketika ada usaha untuk mencalonkannya sebagai Presiden dalam pemilihan umum terakhir – ia mengemukakan satu penyelesaian persoalan once for all. Tapi ini bukanlah suaranya yang tipikal. Seingat saya, Nurcholish pada umumnya lebih cenderung untuk tidak berasumsi ada cara yang seratus persen manjur. Ketika seseorang bertanya kepadanya dari mana mulai memperbaiki keadaan Indonesia yang di mana-mana rusak dan ruwet itu, ia menjawab,  ringkas, dengan senyum:  “Ya, dari mana saja”.

Ada pragmatisme yang sutbtil dalam jawaban seperti itu. Mencari solusi tujuh-sekali-pukul menghendaki asumi bahwa kita akan dapat membangun sebuah sistem dan prosedur yang sempurna dalam mengelola sebuah Republik. Padahal, bagaimana kita dapat mengetahui secara sempurna dan dengan itu merancang kerja yang tak terancam salah dan gawal? Dalam kemustahilan itu, yang paling baik adalah membangun sistem yang selalu dapat memperbaiki diri secara teratur dan damai – sebuah sistem yang bertolak dari yang ingin saya sebut sebagai ‘etika kedaifan’, sikap kepada dunia yang bertolak dari  kondisi ‘tak-ada-gading-yang-tak-retak” dalam subyek. Etika kedaifan ini juga yang diekspresikan dalam sikap tawakal.

Dari segi ini sebenarnya gagasan Nurcholish tentang sekularisasi lebih dapat dilihat dengan mendasar. Memang tak dapat dikatakan gagasan politik Nurcholish sudah bersentuhan dengan pengaruh yang membentuk pemikiran politik “pasca-metafisik” yang antara lain melahirkan pragmatisme ala Rorty atau bersentuhan dengan “pikiran daif” (pensiore debole) dari Vattimo. Dalam pemikiran Nurcholish, seperti dalam pemikiran Iqbal, masih kuat endapan optimisme yang agaknya berhubungan dengan semangat modernitas ala Pencerahan Eropa – di mana subyek manusia merupakan pelaku yang menentukan. Tapi pada akhirnya  gagasan sekularisasi tetap sesuai dengan sebuah zaman yang menyaksikan sejarah manusia sebagai sejarah yang berkali-kali luput: sekularisasi meletakkan urusan dunia – dengan konflik dan impian-impiannya — dalam acuan yang ditafsirkan Nurcholish sebagai ‘Hari Dunia”.

Penggaris-bawahan “Hari Dunia” pada gilirannya  mengandung kesadaran akan batas.  Sebuah proyek duniawi yang dijalankan sebagai sesuatu yang sakral – misalnya Negara Islam —  pada akhirnya tebukti tak dapat membebaskan diri dari kenyataan, bahwa ia proyek manusia di dalam “Hari Dunia” juga, yang mutahil mencapai sebuah kelengkapan yang kekal.

Dari sinilah saya lihat komitmen Nurcholish kepada demokrasi.  Ada yang pernah mengatakan, demokrasi itu bukan hal mustahil karena manusia menurut kodratnya baik, tapi demokrasi perlu karena manusia itu menurut kodratnya tidak baik.  Adagium ini menggugah hati, namun ada sesuatu yang problematis di sana — pada kata-kata “kodrat”. Kata itu sekaligus dipakai untuk dua kualifikasi yang sama sekali bertentangan. Sebab itu agaknya lebih tepat dikatakan bahwa kita tak dapat berbicara dengan pasti tentang “kodrat” manusia. Kita hanya dapat mengatakan bahwa kualifikasi apapun tentang manusia adalah hasil proses “penyimpulan” dan “perumusan”, sebuah bentukan diskursif.

Yang perlu juga ditambahkan ialah bahwa di sebuah masa ketika dunia pemikiran telah mencoba melepaskan diri dari yang disebut oleh Laclau sebagai “ilusion of immediacy”, ada kesadaran bahwa discourse atau wacana bukanlah sekedar representasi, melainkan juga konstruksi yang tak akan perna komplit.  Dengan demikian tiap klaim akan Kenyataan   senantiasi dimediasi oleh sebuah posisi subyek; Kenyataan itu sendiri senantiasa luput. Maka di “Hari Dunia”, mustahil diperoleh kata akhir yang paling benar.

Demokrasi berangkat dari asumsi tak adanya kata akhir itu. Itu sebabnya dalam proses demokratis termaktub keharusan check and balance dan perlunya senantiasa ada alternatif bagi tiap pemegang posisi hegemonik. Nurcholish Madjid sangat menyadari hal ini.

Tapi perlu rasanya saya tambahkan di sini, pandangan Nurcholish yang saya sebut tadi merupakan hasil kesimpulan yang saya tarik dari perspektif saya, bukan hasil diskusi saya dengan dia. Saya tak dapat menyatakan diri sebagai orang yang dekat dengan pemikir ini. Pertemuan antara kami termasuk jarang, dan kalaupun terjadi, umumnya tak lebih ketimbang tiga jam.  Seingat saya, hanya empat kali kami duduk dalam panel bersama, dua di antaranya diselenggarakan oleh Paramadina.  Saya merasa bangga bahwa dalam kesempatan itu, kami tak pernah berselisih pendapat,  meskipun dari dasar yang berbeda:  Nurcholish mempunyai kepiawaian yang saya tak punya dalam menimba khasanah pemikiran Islam dalam sejarah.

Bagi saya yang paling mengesankan ialah keberanian dan kemantapan pendiriannya waktu ia mendukung secara terbuka KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu) di tahun 1996.  Waktu itu usaha seperti KIPP dengan mudah dianggap sebagai kegiatan “subversif”, sebab  pada dasarnya ia menggugat, atau mempertanyakan, legitimasi pemilihan umum yang diselenggarakan oleh rezim ‘Orde Baru’. Dalam suasana politik yang represif, langkah seperti KIPP memerlukan kenekadan tersensdiri.  Idenya datang dari sejumlah pemuda yang aktif dalam gerakan pro-demokrasi, yang kemudian, terutama  yang dari PRD, dikejar-kejar, dipenjarakan, diculik, bahkan  ada yang dibunuh.

Saya menerima permintaan mereka untuk memimpin Komite itu – dengan rasa kagum saya kepada mereka ini — karena saya melihat perlunya perlawanan yang lebih terbuka, tapi juga lebih terorganisir dan terkoordinasi terhadap rezim Soeharto.   Saya tahu KIPP akan dihambat, malah mungkin akan dibekuk.  Saya juga sadar, dengan tenaga yang terbatas, kami tak akan banyak menghasilkan sesuatu pemantauan pemilihan umum yang berarti.  Tapi  tujuan utama KIPP adalah mulai menunjukkan bahwa cara ‘Orde Baru” melanjutkan kekuasannya tak bisa dibiarkan terus menerus sangat curang dan brutal. Dengan itu pula ditunjukkan bahwa perlu ada sebuah pemilihan umum – cara melembagakan kekuatan rakyat untuk meninjau kembali kekuasaan yang di atas – yang dilakukan secara bebas dan adil.

Waktu itu saya sudah berada di bagian yang agak “gelap” dalam arena politik Indonesia, dan Nurcholish Madjid sebenarnya masih berada dalam sisi yang “terang”:  ia belum dianggap sebagai musuh oleh rezim yang berkuasa. Tapi ia tak ragu-ragu untuk bergabung dengan KIPP dan mendukungnya dengan argumen yang jelas:  Indonesia yang belum mendapatkan demokrasinya perlu tetap percaya, bahwa pemilihan umum adalah metode demokrasi untuk selalu dapat memperbaiki Indonesia secara teratur dan damai.  Jika pemilihan umum terus menerus betjalan curang, pada akhirnya hanya ada satu cara untuk perubahan: dengan kekerasan.

Tak banyak orang seperti Cak Nur waktu itu: seorang yang berani mengambil sikap dengan berpikir mendalam, tenang dan arif.  Saya tahu, seperti dia tahu, tak ada gading yang tak retak, juga pada dirinya, tapi dalam diri Nurcholish, gading itu tetap bernilai tinggi.

Goenawan Mohamad

 

BAGIKAN

Leave a Reply