Nurcholish Madjid Nurcholish Madjid

Djohan Effendi: SYARIAT ISLAM DI NEGARA SEKULAR, Belajar dari Australia

Tulisan ini disumbangkan dalam mengenang Cak Nur yang pada awal tahun 70-an mengemukakan agenda sekularisasi dan liberalisasi sebagai jawaban terhadap tantangan yang dihadapi umat Islam yang mengalami kemunduran dan keterbelakangan.

Pendahuluan

Sekularisme adalah faham yang oleh berbagai kalangan umat Islam  dipandang sebagai faham yang berbahaya dan mengancam eksistensi agama. Fatwa MUI beberapa waktu lalu yang menghukumi sekularisme, bersama dengan liberalisme dan pluralisme, sebagai faham yang “sesat” adalah bukti yang jelas tentang pandangan ini, yang rupa-rupanya diamini oleh kebanyakan gerakan umat Islam di negeri kita. Menurut pandangan sebagian mereka kehidupan bernegara tidak boleh lepas dari kontrol agama dan karena itu pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan bernegara mutlak harus dilakukan. Di antara mereka ada yang secara tegas menentang, bukan hanya faham sekularisme yang menganggap urusan agama dan keberagamaan sebagai  wilayah pribadi yang tidak boleh diturutcampuri oleh lembaga apapun dan siapapun, sedangkan negara mengurusi masalah publik untuk mengatur hidup bersama, akan tetapi juga menolak sistem demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam kehidupan bernegara serta menempatkan mereka setara tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun di hadapan hukum. Sistem demokrasi mereka anggap sama sekali tidak sesuai bahkan bertentangan dengan cita-cita Islam. Demokrasi dalam keyakinan mereka tidak lain daripada sebuah sistem jahiliah dan kufur. Bagi mereka demokrasi adalah ancaman dan musuh Islam.

Agar tidak terjebak dalam wacana teoritis yang hanya berada di awang-awang tulisan ini mengambil contoh konkrit yang hadir dalam realitas kesejarahan saat ini, Australia, yang sebagai sebuah negara demokrasi, dengan sendirinya, menganut dan menerapkan faham sekularisme, pluralisme dan liberalisme secara konsekwen dan konsisten. Sebab tanpa menerapkan prinsip-prinsip sekularisme, pluralisme (multikulturisme) dan liberalisme, demokrasi tidak mungkin terwujud. Sengaja saya ambil sebagai kasus Australia sebab di negeri ini juga terdapat sejumlah kecil umat Islam yang merasa  keberagamaan mereka terganggu karena sebagai warga negara atau penduduk Australia itu mereka harus patuh pada hukum yang berlaku di negara itu. Mereka merasa menghadapi dilema karena harus tunduk kepada dua hukum: syariat Islam dan hukum Australia yang sekular.

Keharusan tunduk kepada hukum sebuah negara yang diundangkan melalui lembaga perwakilan rakyat dalam sebuah negara demokrasi, oleh sebagian kalangan pejuang pelaksanaan syariat Islam dianggap sebagai sikap yang tidak diperkenankan oleh syariat Islam karena hal itu dinilai sebagai tindakan menyekutukan Allah dalam bentuk apa yang mereka sebut sebagai “syirik undang-undang”. Sebab, menurut keyakinan dan pemahaman agama mereka, satu-satunya pemegang otoritas dalam membuat undang-undang hanyalah Allah sendiri saja, bukan siapapun atau lembaga apapun selain Dia. Dan karena itu, bagi mereka, negara yang menganut sistem demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam kehidupan bernegara adalah bertentangan secara diametral dan frontal dengan ajaran Islam.

Sekularisme, Liberalisme dan Pluralisme dalam Praktek

Australia adalah sebuah negara yang menganut faham sekularisme dimana semua urusan kenegaraan tidak tersangkut-paut dengan agama apapun. Masalah-masalah yang berkaitan dengan hidup keberagamaan berada dalam wilayah pribadi yang sepenuhnya merupakan urusan masing-masing orang dan semua agama mempunyai kedudukan yang sama dan setara di muka hukum. Setiap penduduk Australia, warga negara maupun bukan, secara perorangan maupun kelompok, mempunyai kebebasan dan keleluasaan sepenuhnya untuk, tidak saja melaksanakan akan tetapi juga menyebarkan agama yang mereka anut dan yakini. Para penganut agama diberikan kesempatan untuk mendirikan lembaga-lembaga keagamaan termasuk lembaga pendidikan dan mereka bebas mengajarkan nilai-nilai agama mereka kepada murid-murid lembaga-lembaga pendidikan tersebut.

Sebagai sebuah negara demokrasi sudah barang tentu negara Australia juga menganut dan memegang teguh faham dan nilai-nilai liberalisme yang menjamin sepenuhnya kebebasan berpikir dan berkeyakinan sesuai dengan hati nurani. Setiap orang bebas apakah dia ingin memeluk agama ataukah tidak memeluk agama, bebas baik mengakui keberadaan Tuhan maupun tidak mempercayai-Nya. Beragama atau tidak beragama, beriman dengan penuh keyakinan akan eksistensi Tuhan, bersikap tidak peduli, ragu atau malahan tidak percaya akan keberadaan-Nya adalah masalah dan pilihan pribadi yang berada di luar wilayah kepentingan dan kontrol negara. Masalah tersebut merupakan urusan dan tanggung jawab pribadi masing-masing dimana setiap orang mempunyai otonomi dan otoritas penuh. Karena itu negara sama sekali tidak campur tangan dengan masalah-masalah keyakinan penduduknya sehingga tidak mungkin merepotkan diri dalam urusan mengakui atau tidak mengakui suatu agama apalagi terlibat dalam perkara sesat-menyesatkan. Negara sepenuhnya bersikap tidak memihak salah satu suatu agama atau aliran keagamaan tertentu. Karena itu kehadiran sebuah lembaga resmi dalam tingkat apapun untuk mengurusi agama tidak diperlukan. Hal ini tanggung jawab masing-masing umat beragama yang bersangkutan.

Sebagai sebuah negara yang menerima kehadiran berbagai bangsa dari seluruh dunia Australia menjamin dan memelihara mulktikulturisme sebaik-baiknya. Dengan demikian sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi Australia menjunjung tinggi nilai-nilai pluralisme dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya malahan memberikan dukungan kepada semua kelompok etnik yang berasal dari berbagai negeri, tidak peduli agama atau kepercayaan apapun yang mereka anut, untuk memelihara identitas budaya mereka. Ada saat-saat tertentu, yang berlangsung secara rutin setiap tahun, kemajemukan etnik dengan berbagai ciri keunikan masing-masing seperti kesenian, pakaian dan makanan masing-masing dirayakan dengan meriah sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat Australia.

 Australia: Negara yang Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat

Apa yang menjadi tanggung jawab Pemerintah adalah bagaimana meningkatkan taraf kesejahteraan warga negara dan penduduk tetapnya. Dalam perspektif ini maka Australia adalah sebuah “welfare state”, dimana kesejahteraan warga negara dan penduduknya bukan lagi sekedar cita-cita dan wacana melainkan telah menjadi kenyataan dan masih terus ditingkatkan. Karena itu keberhasilan sebuah pemerintahan terutama diukur oleh keberhasilan   dalam mewujudkan dan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Negara menjamin agar tidak seorangpun warga negara dan penduduk tetap Australia hidup terlantar karena ketidakcukupan biaya hidup. Setiap orang mendapatkan asuransi kesehatan yang menjamin dan memudahkan mereka memperoleh layanan pengobatan. Orang yang tidak mempunyai pekerjaan, orang tua di atas usia 60 tahun dan orang cacat mendapatkan berbagai kemudahan, keringanan dan santunan yang memadai sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup layak sebagai manusia yang bermartabat. Negara memberikan uang kepada setiap anak yang lahir dan memberikan tunjangan sampai anak itu dewasa. Negara juga memberikan subsidi kepada janda atau ibu yang menjadi orang tua tunggal bahkan keluarga yang suami atau isteri memilih tinggal di rumah untuk mengasuh anak mereka sehingga penghasilan mereka belum memadai untuk biaya mereka sekeluarga. Begitu pula bagi mahasiswa yang memerlukan biaya untuk belajar di perguruan tinggi juga disediakan beasiswa oleh Pemerintah. Sebab banyak remaja Australia yang menginjak usia 18 tahun memilih lepas dari tanggungan orang tua mereka dan memilih tinggal sendiri serta berusaha hidup mandiri.

Kemudahan dan kenyamanan masyarakat benar-benar diperhatikan. Pelayanan terhadap masyarakat benar-benar dirasakan. Kakus umum tersedia di berbagai tempat termasuk kakus khusus untuk orang-orang yang cacat dan ruang khusus untuk para ibu yang membawa bayi. Di tempat-tempat tertentu tersedia tempat menitipkan anak agar orang tuanya tidak direpotkan dalam mengurus kepentingannya. Anak-anak memang memperoleh perhatian khusus dari negara, tidak boleh dipukul, ditinggal sendiri tanpa ditemani orang dewasa di rumah. Jaringan dan jumlah transportasi publik benar-benar mencukupi keperluan masyarakat dan berjalan teratur dan tepat waktu sehingga siapapun yang memerlukannya bisa dengan mudah dan nyaman mempergunakannya tanpa membuang-buang waktu. Di lapangan-lapangan parkir disediakan tempat khusus untuk mobil-mobil yang membawa orang-orang cacat sehingga mereka bisa turun dari kenderaan tidak jauh dari tempat yang dituju.  Untuk menjaga keselamatan murid-murid sekolah yang menyeberang jalan waktu pergi dan pulang sekolah di setiap penyeberangan jalan dekat sekolah disediakan orang-orang yang membantu mereka menyeberang jalan dengan aman. Di tempat-tempat rekreasi tersedia sarana yang bisa dipergunakan kalau ingin memasak makanan sehingga mereka yang melakukan rekreasi tidak direpotkan karena harus menyediakannya sendiri dan membawanya dari rumah.

Tidak semua penduduk Australia menguasasi bahasa Inggeris dengan baik terutama para immigran dan pendatang baru. Mereka penduduk diberi kesempatan untuk mengikuti kursus bahasa Inggeris melalui program khusus yang diperuntukkan bagi mereka secara cuma-cuma. Untuk mempermudah dan memperlancar mereka yang belum menguasai benar bahasa Inggeris itu dalam berkomunikasi dengan berbagai lembaga yang mengurusi berbagai keperluan mereka, negara juga menyediakan penerjemah gratis yang bisa diminta sewaktu-waktu melalui telpon bebas pulsa untuk berbagai bahasa asing seperti bahasa Arab, Indonesia, Italia, Kanton, Korea, Mandarin, Spanyol, Vietnam dan Yunani. Bahkan kalau benar-benar diperlukan para penerjemah itu bisa diminta datang ke tempat dimana komunikasi langsung antara yang berkepentingan dan pihak lain seperti pasien sakit yang harus konsultasi dengan dokter atau mereka yang mengikuti ujian untuk memperoleh surat izin mengenderai mobil, misalnya, sedangkan biaya perjalanan mereka ditanggung oleh negara. Selain itu, untuk memudahkan penduduk Australia yang berasal dari berbagai bangsa dan etnik berurusan dengan Kantor Centrelink yang melayani berbagai kepentingan mereka tersedia informasi dalam 67 bahasa bukan Inggeris termasuk bahasa-bahasa yang mungkin jumlah penutur di negeri asalnya hanya ratusan ribu orang seperti bahasa Tetum yang dipergunakan penduduk Timor Leste. Juga tersedia program siaran radio dan televisi dalam berbagai bahasa yang diambil langsung dari berbagai negeri.

Secara ekonomi kehidupan masyarakat Australia juga cukup sejahtera. Sistem jaminan sosialnya berjalan dengan lancar dan tertib.  Perbedaan antara yang berpenghasilan tinggi dan berpenghasilan rendah tidak tampak kentara.  Sistim perupahan para pekerja menjamin pembagian rezeki yang cukup adil bagi penduduk. Mereka yang tergolong berpenghasilan paling rendahpun mempunyai pendapatan yang cukup untuk hidup layak dan wajar. Orang tidak terdorong untuk menumpuk-numpuk kekayaan secara berlebihan, sebab makin besar penghasilan seseorang makin besar pula kadar pajak yang harus dia bayar. Dalam pada itu setiap pembayar pajak tidak waswas bahwa pajak yang mereka bayar diselewengkan atau tidak akan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat. Karena itu tingkat kejujuran penduduk untuk membayar pajak sangat tinggi sebagaimana juga tingkat kejujuran petugas pajak juga tidak disangsikan. Kehidupan masyarakat Australia tumbuh dalam semangat saling percaya. Berbohong dalam kehidupan masyarakat Australia adalah sebuah cela dan aib besar.

Tindak kekerasan merupakan kejahatan yang sangat ditabukan di negeri ini. Jangankan antara sesame warga masyarakat biasa, guru yang memukul muridnya bahkan orang tua yang memukul anaknya sendiri diancam dengan hukuman pidana. Karena itu kejahatan dalam bentuk kekerasan dan penganiayaan fisik apalagi pembunuhan bisa dikatakan sangat jarang terjadi.  Nyawa manusia sangat dihargai sehingga hukuman mati telah lama dicabut dari hukum pidana Australia. Tidak hanya manusia, kehidupan hewanpun dilindungi. Menelantarkan, menyakiti apalagi membunuh hewan tanpa alasan merupakan tindakan terlarang dan dianggap sebagai pelanggaran hukum.

Hukum dalam kehidupan masyarakat berlaku tanpa pilih bulu. Tindakan melanggar hukum berakibat fatal, bukan hanya menyebabkan nama baik seseorang tercela akan tetapi juga mencederai karir masa depannya. Kepastian hukum yang tidak mungkin diselewengkan dalam wujud kedaulatan hukum yang berlaku secara faktual dan dapat dirasakan oleh masyarakat memungkinkan kehadiran sebuah pemerintahan yang baik dan kesadaran hukum warga negara yang melahiran ketertiban sosial sehingga tercipta rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat.

Adakah Cetak Biru dari Langit?

Dengan mengemukakan kasus Australia, yang tentu beberapa negara demokrasi lain yang sama-sama menganut faham sekularisme yang mungkin lebih baik taraf kesejahteraan penduduknya dan lebih baik sistem pelayanan publiknya, saya hanya ingin mengajak pembaca untuk bersikap kritis dalam menanggapi pandangan yang secara apriori menganggap sistem demokrasi   bertentangan dengan cita-cita Islam. Dengan sendirinya kitapun perlu bersikap kritis terhadap agenda pelaksanaan syariat Islam, baik dalam tataran lokal, nasional maupun mondial melalui institusi kekhalifahan, yang akhir-akhir ini sangat gencar diwacanakan sebagai satu-satunya solusi tantangan yang dihadapi umat Islam dengan cara pandang yang bersifat idealisasi dan absolutisasi. Sebab hingga saat ini anggapan semacam ini masih merupakan utopia yang belum pernah terwujud menjadi kenyataan dalam kehidupan negeri-negeri Islam sendiri. Sejarah kekhilafahan bukanlah sejarah tanpa cacat. Tarikh umat Islam mencatat berbagai peristiwa berdarah yang terjadi sejak di masa permulaan dan justru sangat ironis karena melibatkan keluarga Nabi Muhammad s.a.w. sendiri.  Sejarah kekhalifahan tidak bebas dari pertumpahan darah yang mengerikan dan memilukan, dan setiap pergantian dinasti kekhilafahan berlangsung dengan kekerasan dan nyaris selalu ditandai oleh penumpasan dinasti kekhilafahan yang baru terhadap dinasti kekhilafahan yang terdahulu. Terbelahnya umat Islam dalam dua buah sekte besar Sunni dan Syi’ah akibat konflik kekhilafahan yang akhir-akhir ini malah makin terasa di Timur Tengah bahkan dikhawatirkan akan mengakibatkan perang saudara akibat konflik sekterian di Irak dan bisa saja terjadi juga di Libanon.

Salah satu pertanyaan fundamental yang sebenarnya sudah menjadi masalah perbedaan pendapat di kalangan ulama Islam sejak mula adalah apakah keperluan sebuah pemerintahan didasarkan atas “dalil naqliyah” sehingga penegakan sebuah pemerintahan merupakan kewajiban agama ataukah didasarkan “dalil aqliyah” dan karena itu penegakan sebuah pemerintahan tidak lebih dari jawaban terhadap tuntutan obyektif untuk mengatur kehidupan bersama umat manusia sendiri. Dilihat dari fakta kesejarahan jelas sekali bahwa sebenarnya kehadiran sebuah pemerintahan adalah bagian dari proses pertumbuhan masyarakat yang bersangkutan. Karena itu suatu sistem pemerintahan bersifat kontesktual yang lahir dari pengalaman kesejarahan umat manusia untuk meneguhkan keberadaannya sebagai makhluk sosial yang hidup dan berkembang dalam dimensi ruang dan waktu yang menuntut ketertiban hidup bersama.

Sebagian penganjur pelaksanaan syariat Islam agaknya berpandangan bahwa kehidupan berpemerintahan haruslah dikelola berdasarkan cetak biru dari langit dan manusia tinggal melaksanakannya. Dalam kenyataannya apa yang dianggap sebagai cetak biru adalah formula-formula yang dirumuskan berdasarkan pemahaman dan penafsiran para ulama. Tidak jarang timbul kesan bahwa para perumus formula syariat di masa modern ini seolah-olah berpretensi sebagai pemegang tunggal kebenaran. Hal itu terkait dengan apa yang kita rasakan selama ini sebagai kecenderungan sikap absolutisasi pemahaman sendiri sebagai mutlak benar dan secara serta merta menganggap pemahaman orang lain sebagai salah, sesat dan berbahaya dan karena itu harus dibabat. Sikap yang memonopoli kebenaran apalagi disertai oleh pemaksaan kehendak terhadap orang lain yang berbeda pendapat akan menimbulkan pertanyaan apakah benar Islam adalah agama yang membawa salam, rahmat dan berkah bagi umat manusia..

Pertama-tama perlu disadari apa yang dipahami sebagai ajaran agama yang dinamakan sebagai syariat Islam, bagaimanapun adalah pemahaman dan penafsiran manusia yang terbatas kemampuannya sebagai makhluk Tuhan. Ia bersifat insani sehingga kebenarannya bersifat relatif dan tidak bisa dimutlakkan. Kehadiran berbagai mazhab, teologi, fiqih maupun tasawuf dalam khazanah tradisi keilmuan Islam sepanjang sejarah, walaupun sama-sama berangkat dari sumber yang sama, al-Quran dan Sunnah Nabi, menunjukkan tak ada penafsiran yang bisa dianggap sebagai mutlak benar. Perlembangan dalam dunia tafsir al-Qur’an yang ditandai oleh kehadiran berbagai aliran pemikiran dan disiplin keilmuan yang mau tidak mau mempengaruhi pemahaman terhadap Kitab Suci tersebut sehingga  tidak satu tafsiran yang bisa dianggap final dan mutlak.

Manusia adalah makhluk berakal yang dibatasi oleh ketidaksempurnaan pengetahuannya dan ketidakbebasannya dari pengaruh lingkungan sosio-historisnya. Ketika seseorang menyampaikan sebuah konsep sebagai ajaran agama maka konsep itu adalah pemahaman dan penafsirannya sendiri yang bagaimanapun keahliannya tetap relatif sifatnya sehingga terbuka untuk diperdebatkan. Ungkapan “wallahu a’lam bishshawwab” sebagai kata akhir dalam setiap pendapat atau fatwa ulama-ulama bahkan imam-imam mazhab di masa lalu menunjukkan mereka menyadari sepenuhnya bahwa pendapat atau fatwa mereka sama sekali tidak mutlak kebenarannya dan mengakui hak orang lain untuk mempunyai pendapat yang berbeda bahkan bertentangan dengan pendapat mereka. Sikap Imam Malik yang menolak keinginan Khalifah al-Manshur untuk menjadikan  buku beliau, al-Muwaththa, sebagai rujukan dan pegangan resmi yang diberlakukan bagi seluruh umat Islam menunjukkan betapa kesadaran beliau bahwa pendapat beliau tidak mutlak benar.

Sangat boleh jadi kecenderungan absolutisasi pendapat sendiri sebagai kebenaran yang tak perlu diragukan yang membuat ungkapan yang menyiratkan kearifan dan kerendahan hati tersebut sudah sangat jarang dipergunakan digantikan oleh tuduhan dan tudingan yang menghakimi dan memojokkan seperti sesat, murtad, zionis, budak orientalis dan ungkapan sebangsanya. Bahkan tidak jarang terjadi tindakan pemaksaan kehendak dan main hakim sendiri seperti kekerasan, perusakan dan pengusiran dilakukan terhadap mereka yang dianggap berfaham sesat atau melakukan pelanggaran syariat padahal Allah sendiri sebagai Pencipta dan Pemilik langit dan bumi memberikan kebebasan kepada manusia untuk beriman atau kufur terhadap-Nya dan mempersilahkan mereka tanpa diskriminasi untuk hidup dan berkembang biak di atas bumi-Nya dan memanfaatkan segala yang ada di dalam alam ciptaan-Nya.. Hal ini terjadi justru pada saat mereka belum memegang kekuasaan formal, sehingga timbul kekhawatiran betapa mengerikannya kehidupan masyarakat kita kelak kalau mereka benar-benar berkuasa?

Kecenderungan absolutisasi pendapat dan monopoli kebenaran tersebut   tidak menyisakan lagi ruang perbedaan pendapat. Bagi mereka Islam hanya satu dan itu adalah Islam menurut pemahaman dan penafsiran mereka sendiri. Padahal dalam kenyataan perbedaan pendapat itu tidak pernah absen dalam setiap dan semua masalah keagamaan. Nyaris semua formula yang dipahami sebagai syariat Islam tidaklah tunggal dan tidak akan pernah tunggal. Jangankan berkenaan dengan masalah-masalah muamalat yang pada dasarnya longgar sesuai dengan prinsip “semuanya diperbolehkan kecuali yang terlarang” akan tetapi juga dalam masalah-masalah “ibadah mahdhah”, yakni tata cara murni ritual peribadatan, sesuai dengan prinsip “semuanya terlarang kecuali yang diperbolehkan”, terdapat berbagai pendapat yang tidak hanya berbeda akan tetapi tidak jarang bertentangan satu sama lain. Seharusnya dalam masalah-masalah ibadah tidak ada perbedaan karena semuanya mengacu kepada apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w. tapi kenyataannya perbedaan bahkan pertentangan pendapat terjadi dan masing-masing menganggap bahwa cara merekalah yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh beliau. Apalagi dalam masalah-masalah bukan ibadah yang bersifat “ijtihadiyah”, yang merupakan hasil pemahaman, pemikiran, penafsiran dan perumusan para ulama yang pasti tidak akan pernah sepi dari “khilafiyah” atau silang sengketa pendapat.

Mengingat kenyataan bahwa keragaman pemahaman, pemikiran, penafsiran dan perumusan tersebut bukan sekedar asumsi melainkan kenyataan faktual yang selama ada maka tidaklah dimaksudkan sekedar mencari-cari kalau   timbul pertanyaan syariat Islam yang mana yang mau ditegakkan, syariat Islam versi Sunni atau versi Syi’ah? Syariat Islam menurut faham ahlus sunnah wal jama’ah berdasarkan Empat Mazhab: Hanafi, Maliki, Syfi’i atau Hanbali, yang masing-masing mengandung perbedaan pendapat ataukah menurut menurut faham ahlus sunnah wal jama’ah berdasar pemahaman kaum salafi ala Wahabi yang menganggap pendapat selain pendapat mereka adalah salah? Ataukah mengikuti konsep yang dikembangkan oleh kalangan Ikhwanul Muslimun di Mesir, Jama’ati Islami di Pakistan, dan Partai Islam Semalaysia di Malaysia? Ataukah kita merujuk ke berbagai negeri Islam yang selama ini menyatakan sebagai Negara Islam seperti Kerajaan Saudi Arabia, Republik Islam Iran, Republik Islam Pakistan, berbagai Kesultanan di kawasan Timur Tengah, atau juga Afghanistan di bawah pemerintahan Taliban.  Ataukah mengikuti konsep Hizbut Tahrir yang memperjuangkan penegakan kembali Imperium Islam sebagai penguasa dunia melalui peleburan dan penyatuan semua negeri-negeri muslim menjadi satu kesatuan politik di bawah kekuasaan tunggal seorang Khalifah? Belum jelas benar bagaimana proses penunjukan seorang Khalifah. Kalau ditunjuk oleh lembaga yang disebut “ahlul hilli wal aqdi” siapa yang menentukan anggota lembaga tersebut, berapa jumlahnya, dan siapa yang menentukan seseorang bisa ditunjuk sebagai anggota lembaga.

Cita-cita Islam: Hanya Satu Perspektif?

Melihat kehidupan bernegara di Australia yang tegas-tegas menganut faham sekularisme seperti digambarkan di atas itu timbul pertanyaan bagaimana fenomena tersebut dilihat dari perspektif ajaran Islam? Apakah sebuah negara demokrasi sekular semacam Australia itu benar-benar bertentangan dengan cita-cita Islam sebagaimana dipersepsi oleh kalangan pejuang pemberlakuan syariat Islam selama ini? Kalau ukuran pelaksanaan ajaran Islam itu adalah berlakunya hukuman qisas bagi kejahatan pembunuhan atau penganiayaan fisik, potong tangan bagi pencuri, cambuk bagi peminum minuman keras dan penjudi, rajam atau cambuk bagi pezina, misalnya, maka jelas hukum di Australia tidak sesuai dengan syariat Islam. Tetapi apakah ukuran keterwujudan ajaran Islam dalam masyarakat tidak bisa diukur dengan perspektif yang lain, yang tidak sekedar literal, simbolik dan eksklusif akan tetapi lebih bersifat substantif, fungsional dan inklusif?

Dalam kepustakaan Islam klasik dikenal konsep “mashlahah ‘ammah”,  yani kemaslahatan publik atau kesejahteraan masyarakat. Terdapat ungkapan bahwa pengelolaan pemerintahan terkait dengan tujuan memaslahatkan rakyat. Maka itu konsep “mashlahah ‘ammah” itu sangat relevan untuk dipakai sebagai ukuran penilaian keterwujudan ajaran-ajaran Islam dalam masyarakat. Dalam perspektif ini tak ayal lagi Australia tergolong negara yang cukup berhasil dalam mewujudkan “mashlahah ‘ammah” dalam wujud peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keterpenuhan hajat hidup layak setiap penduduk sehingga tak ada orang yang hidup terlantar kecuali karena olahnya sendiri. Sebagai ilustrasi, dalam kaitan dengan umat Islam sendiri, misalnya, bisa dikatakan bahwa tak seorangpun muslim di Australia selama ini yang merasa dirinya tergolong mereka yang berhak menerima zakat? Yang terjadi adalah mereka mengumpulkan zakat harta, zakat fitrah dan korban dalam bentuk uang dari masyarakat muslim Australia dan mengirimkannya ke negeri-negeri Islam dimana terdapat masih banyak kaum “fuqara dan masakin” bahkan masih berada di bawah garis kemiskinan.

Boleh jadi juga kita bisa melihatnya dari segi keterjaminan keamanan dan keselamatan masyarakat. Dari perspektif ini kita menyaksikan bahwa keamanan dan keselamatan warga masyarakat dari berbagai bentuk gangguan terhadap diri dan harta bendanya cukup terjamin. Rumah-rumah bisa ditinggalkan tanpa dikunci, mobil bisa dibiarkan di jalan tanpa dimasukkan ke dalam garasi yang terkunci rapat. Hewan-hewan ternak dibiarkan lepas begitu saja di padang-padang rumput yang disediakan sebagai lahan peternakan tanpa ada penjaga kecuali sekedar pagar yang mengitarinya agar tidak berkeliaran lepas dan masuk ke lahan orang lain. Pemiliknya hanya datang sewaktu-waktu untuk mengontrol ketersediaan makanan ternaknya. Ini tidak berarti tidak ada pencurian akan tetapi kasus ini sangatlah jarang terjadi walaupun tidak ada ancaman hukuman potong tangan.  Sangat jarang terlihat polisi di jalan-jalan dan sedangkan kantor polisi juga terlihat sepi-sepi saja. Kritik dan ungkapan rasa kecewa terhadap kinerja kepolisian boleh dikatakan tidak terdengar selama ini. Malahan akhir-akhir ini diberitakan bahwa polisi diperkenankan merangkap pekerja di luar tugas rutin sebagai polisi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keamanan dan ketertiban masyarakat sudah cukup baik.

Dari segi kebutuhan masyarakat yang sangat mendasar, yakni jaminan untuk memperoleh hidup yang layak dan rasa aman  maka rasa-rasanya tidaklah berlebihan kalau dikatakan bahwa negeri Kangguru ini cukup Islami kalau kita menganggap ajaran Islam mementingkan kemaslahatan masyarakat, bahkan jauh lebih Islami dibandingkan dengan negeri-negeri Islam sendiri, dimanapun. Maka tidaklah mengherankan apabila Australia dan beberapa negeri-negeri sekular lainnya menjadi tempat tujuan hijrah untuk mencari kehidupan yang lebih baik dari orang-orang Islam dari berbagai negeri muslim.

Masyarakat Berakhlak:  Agenda Bersama

Dalam usaha mewujudkan cita-cita Islam maka agenda Nahdlatul Ulama yang lebih menekankan pada pengembangan Islam dalam kerangka pembangunan etika sosial dan bukan pada formalisasi syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat sejalan dengan pemikiran di atas dan perlu dikembangkan. Agenda ini saya rasa sesuai dengan missi kerasulan Nabi Muhammad s.a.w. sebagaimana   terungkap dalam sabda beliau sendiri: “Sesungguhnyalah aku dibangkitkan hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak”. Saya rasa sabda Nabi Muhammad s.a.w. ini menjelaska ungkapan yang berbeda dalam Al-Qur’an tentang missi kerasulan beliau sebagaimana termaktub dalam ayat: ”Aku tidak mengutus engkau kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam”. Dengan demikianlah bisa dipahami bahwa cita-cita universal untuk membangun manusia dan masyarakat yang bermoral sehingga terwujud kehidupan yang penuh rahmat.

Membangun manusia dan masyarakat yang berakhlak mulia adalah cita-cita semua agama.  Pertanyaan yang mungkin timbul adalah dari mana kita harus mulai. Saya rasa kita harus mulai dari pengembangan “Golden Rule”, Undang-Undang Emas yang disebut juga “The Ethic of Reciprocity”, Etika Timbal Balik, yang mungkin lebih tepat diterjemahkan sebagai Etika Timbang Rasa, bisa dianggap sebagai ide dasar untuk membangun “Global Ethic” dalam membangun sebuah dunia yang damai. Nilai dan norma fumdamental dan universal yang menafasi Etika Global itu berbagai ungkapan yang terdapat dalam berbagai agama dan kepercayaan yang esensinya sama, yakni: “Perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan”. Ini berlaku bagi orang seorang dan juga berlaku bagi institusi negara. Hanya dengan Etika Timbang Rasa inilah akan terwujud ketertiban dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat.

Sebenarnya nilai kebajikan yang terekam dalam “Golden Rule” tersebut merupakan titik temu semua agama yang sangat menekankan pada pengembangan nilai-nilai kemanusiaan, kecintaan dan penghargaan terhadap sesama dan timbang rasa pada penderitaan orang lain. Untuk memperjelas keterkaitan “Golden Rule” itu dengan ajaran agama-agama ada baiknya kita simak ungkapan di bawah ini:

Baha’i: Jangan anggap siapapun yang kalian tidak ingin anggapan itu ditujukan kepada kalian sendiri. Diberkahilah orang yang menyukai saudaranya lebih dari dirinya sendiri. (Baha’ullah)

Buddha: Jangan sakiti orang lain dengan cara apapun yang kamu sendiri merasakan rasa sakit. (Udana-Varga 5:18)

Hindu: Jangan lakukan terhadap orang lain apa yang menyebabkan rasa sakit kalau hal itu dilakukan padamu. (Mahabhrata 5:1517)

Islam: Tidaklah beriman salah salah seorang kamu sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. (Al-Hadits)

Jain: Dalam bahagia dan sengsara, dalam suka dan duka, kita harus menghargai semua makhluk sebagaimana kita menghargai diri kita sendiri. (Lord Mahavira, Tirthantara ke-16)

Kong Hucu: Jangan lakukan terhadap orang lain yang kamu sendiri tidak ingin orang lain melakukannya kepadamu. (Analects 15:23)

Kristen: Segala sesuatu yang kamu ingin orang lakukan kepadamu demikian juga harus kamu lakukan kepada mereka. (Matius 7:12)

Shinto: Hati seseorang di hadapanmu adalah bagaikan sebuah cermin. Pandanglah perwujudanmu sendiri di situ. (Ko-jiki Hachiman Kasuga)

Sikh: Tak seorangpun musuhku, tak ada orang asing, setiap orang sahabatku. (Guru Arjan Dev.:AG 1299)

Tao: Anggaplah keuntungan tetanggamu sebagai keuntunganmu sendiri, dan kerugian tetanggamu sebagai kerugianmu sendiri. (Tai Shang Kan Ying P’ien)

Yahudi: Apapun yang menyakitkanmu jangan lakukan terhadap orang lain. (Talmud, Shabbat 31a)

Zarasustra: Apapun yang tidak enak untuk dirimu sendiri jangan lakukan pada orang lain (Shayast-na-Shayat 13:29).

Penutup

Dengan mengatakan pelayanan publik yang dialami warga negara dan penduduk Australia lebih Islami dibanding negeri-negeri Islam sendiri tidaklah dimaksudkan untuk mengatakan bahwa Australia mengambil inspirasi dari ayat-ayat Tuhan yang termaktub dalam Kitab Suci melainkan dari ayat-ayat Tuhan yang dapat dibaca dari dunia peristiwa. Australia mencapai kemajuan dan kesejahteraan bukan karena berangkat dari sebuah cetak biru dari langit akan tetapi karena belajar dari pengalamannya sendiri dan pengalaman negeri-negeri lain melalui proses kesejarahannya sendiri dan apa yang telah dicapainya saat ini adalah hasil pergumulannya dalam menjawab tantangan yang dihadapinya.

Belajar dari kasus Australia ini, saya rasa, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang kita yakini sebagai cita-cita Islam tidak perlu kehadiran seorang khalifah yang dalam kenyataan sejarah selama berabad-abad merupakan penguasa tunggal yang berkuasa seumur hidup atau cetak biru dari langit yang dalam kenyataannya merupakan hasil rumusan para ulama yang tidak bebas dari kekurangan sebagaimana juga untuk menjadi muslim yang baik tidak perlu menonjolkan ciri-ciri simbolik dan eksklusif seperti memakai cadar, jubah, sorban atau  memelihara jenggot yang memberi kesan bahwa seorang muslim harus berpenampilan tersendiri dengan ciri-ciri yang kentara berbeda dari orang lain.  Sebab bukankah Tuhan tidak memandang tubuh dan penampilan kita melainkan memandang hati dan perbuatan kita? Bukankah syariat itu bukanlah sekedar formula yang merupakan tujuan pada rumusannya melainkan jalan untuk mewujudkan tujuan, yakni kesejahteraan masyarakat? Karena itu mengapa kita tidak mengarahkan perjuangan kita pada pewujudan nilai-nilai Islam yang lebih bersifat manusiawi dan universal yang menjadi cita-cita umat manusia pada umumnya sehingga semua orang merasakan bahwa cita-cita itu adalah cita-cita mereka juga? Di sini kita berhubungan dengan masalah-masalah yang lebih substantif dan bukan formula, pada isi dan bukan kulit. Nilai-nilai yang bersifat substantif itulah yang bersifat universal dan berlaku untuk setiap waktu dan tempat sedangkan formula implementatif bersifat konstektual sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Akhirnya, menyimak pengalaman negeri-negeri maju yang semua adalah negara-negara sekular, kemajuan dan kemunduran suatu bangsa tidak ditentukan apakah negeri itu beragama atau tidak melainkan oleh kepastian hukum yang berlaku bagi semua dan pemerintahan yang bersih dan melayani kepentingan rakyat.  Sedang keberagamaan kita ditentukan oleh penghayatan kita masing-masing dan kita sendirilah yang akan mempertanggungjawabkan hidup kita di dunia ini.

Wallahu a’lam bishshawwab.

Djohan Effendi, Geelong, 10 Oktober 2006

 

 

BAGIKAN

Leave a Reply