Nurcholish Madjid sebagai "Guru Bangsa"

Selasa, 10 Juli 2018 - Oleh Nurcholish Madjid
Nurcholish Madjid saat berpidato di forum internasional.
Nurcholish Madjid sebagai "Guru Bangsa"

Oleh Fachry Ali

Apakah Nurcholish Madjid (Cak Nur) adalah seorang “guru bangsa”? Jawabannya tentu sangat bervariasi. Tetapi satu hari menjelang pengumuman pengunduran diri Pak Harto dari jabatan Presiden Republik Indonesia pada 20 Mei 1998, ada sekelompok “tokoh” berkumpul di Wisma Kodel, Kuningan. Mereka, antara lain, adalah Fahmi Idris, Utomo Dananjaya, Aburizal Bakri, Soegeng Sarjadi, Didik J Rachbini, Malik Fadjar, Akbar Tanjung, Ahmad Syafi’i Ma’arif dan beberapa aktivis muda lainnya—seperti AE Priyono dan Ihsan Ali Fauzi. Mereka mendiskusikan satu episode penting perkembangan politik nasional dan sadar bahwa segala sesuatu telah berubah tanpa preseden. Ke mana arah bangsa ini hendak dibawa, merupakan pertanyaan pokok dalam diskusi ini.

Sadar bahwa yang kini dibutuhkan adalah seorang pemimpin "bersih" secara moral dan intelektual, maka saya mengusulkan siapa yang bisa diajukan sebagai presiden menggantikan Pak Harto. Sebab, dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh agama pada siang harinya di Istana, Pak Harto telah menyatakan tak bersedia dicalonkan lagi, sementara pemilihan umum akan dilaksanakan enam bulan mendatang. Saya kemudian menambahkan: "Kita harus mengajukan Cak Nur sebagai presiden." Seingat saya, tak seorang pun di antara hadirin yang menolak gagasan itu. Bahkan, salah seorang dari mereka mengatakan: "Kita memang sedang menunggu Cak Nur datang kemari." Tetapi Cak Nur, yang pada akhirnya benar-benar datang, tidak memberi jawaban positif terhadap usulan itu. Yang dilakukan adalah menjelaskan apa yang terjadi di Istana Negara. Dan ketika saya berteriak dengan sedikit emosi bahwa kami menunggu komando Cak Nur, dia tersenyum sambil mengatakan: "Semua kita ini pemimpin. Jadi kita pimpin bersama-sama ."

Situasi politik nasional pada saat itu sesungguhnya telah menjelaskan apa yang terjadi pada kehidupan bangsa: krisis kepe- mimpinan. Begitu simpul kekuasaan yang bersifat konsentrik di tangan Pak Harto terbuka kita segera menyaksikan buyarnya otoritas publik ke dalam berbagai kelompok kekuatan. Masing- masing kekuatan, seperti kita lihat, bersifat otonomi dan hampir tak ada satu pun di antara mereka bisa memaksakan otoritas dan kewibawaan atas kelompok lain. Pada saat yang sama, sebagai akibat kekangan selama beberapa dekade sebelumnya, terbukanya simpul konsentrasi kekuasaan tersebut telah mendorong luapan partisipasi massa, tanpa saluran institusional yang jelas dan tanpa latar belakang pendidikan politik. Maka luapan partisipasi politik massa tersebut lebih bersifat praetorian—meminjam istilah Samuel Huntington—daripada ekspresi sikap demokratis.

Pada kondisi yang krisis semacam inilah saya melihat Nurcholish Madjid “seharusnya” tampil mengambil alih kepemimpinan nasional setidak-tidaknya untuk “sementara.” Sebab haruslah diakui bahwa hampir seluruh figur pemerintah dan politisi di masa itu sudah terlibat begitu jauh dengan permainan kekuasaan Orde Baru. Rentang panjang masa kekuasaan Orde Baru memang telah tidak memungkinkan bagi siapa pun yang mengambil peran di dalam birokrasi, dunia politik, dunia usaha—bahkan dalam beberapa hal, juga para pemimpin organisasi-organisasi kemasyarakatan—terlepas dari pengaruh serta “kenikmatan material” yang diciptakan rezim penguasa. Karena itu, sebagaimana mungkin menjadi sikap banyak kalangan lainnya, saya berpendapat adalah tak mungkin memilih figur pemimpin nasional dari sumber yang sama.

Cak Nur adalah tokoh yang tepat untuk mengambil “kesempatan” itu. Pertama, karena ia adalah tokoh yang selalu di luar kekuasaan. Kedua, karena tak seorang pun menyangsikan integritas moral dan intelektualnya. Ketiga, ia relatif bisa diterima semua kalangan, baik dari kalangan Muhammadiyah maupun NU, dari kalangan Islam maupun non-Islam, dari kalangan terpelajar (termasuk mahasiswa) maupun, mungkin, kalangan awam. Karena itu pula, krisis kepemimpinan yang memuncak pada pengunduran diri Pak Harto dari jabatan presiden kala itu adalah seakan-akan membukakan pintu sejarah bagi kemunculan Cak Nur sebagai seorang pemimpin nasional—walaupun sekali lagi, hanya untuk “sementara.”

Secara teoritis, Indonesia di bawah kepemimpinan Cak Nur akan relatif bisa mengatasi krisis. Walau diakui bahwa Cak Nur belum berpengalaman dalam berpemerintahan, namun reputasi intemasionalnya dari segi moral dan intelektual justru merupakan modal paling kuat di tengah-tengah tuduhan menggejalanya praktik-praktik korupsi pada hampir seluruh pemimpin bangsa kala itu. Karena krisis politik dan ekonomi negara-negara Asia, terlebih Indonesia, bersumber dari ketiadaan moral, maka yang sesungguhnya dibutuhkan kala itu bukanlah terutama tokoh yang mempunyai kemampuan teknikal, melainkan integritas moral. Modal strategs semacam ini bergabung dengan fakta bahwa Cak Nur tak pernah menciptakan musuh di dalam maupun luar negeri. Di samping dikenal sebagai orang yang tidak anti-Barat, juga tak ada catatan yang menunjukkan bahwa Cak Nur mempunyai prasangka etnik di dalam dunia usaha. Karena itu, kehadirannya sebagai pemimpin nasional kala itu akan disambut “gembira”, baik di mata Barat maupun aktor-aktor ekonomi di tingkat regional.

Walau tak terstrukturkan semacam ini, pertimbangan-pertim- bangan tersebutlah, antara lain, yang mendorong saya mengajukan Cak Nur sebagai calon Presiden dalam pertemuan tersebut. Toh Cak Nur, seperti dinyatakan di atas, hanya tersenyum dan mengisyarat- kan bahwa setiap orang bisa memimpin diri sendiri.

Pertanyaan pokok yang bisa kita ajukan adalah, mengapa Cak Nur seakan-akan membiarkan “pintu sejarah” tertutup kembali baginya untuk menjadi pemimpin nasional? Bukankah sebagai tokoh nasional ia justru jauh lebih paham tentang komposisi kekuatan-kekuatan politik bangsa, denyut nadi aspirasi rakyat serta peluang-peluang yang tersedia bagi tokoh sekaliber Cak Nur?

Tidak ada dalil baku untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, kecuali mungkin, pada riwayat intelektualnya sendiri. Lahir sebagai anak Jombang dan berada dalam tutelage (pengawasan, perwalian) budaya intelektual santri, sejak muda Cak Nur telah tampil sebagai seorang pemimpin mahasiswa. Tetapi agak berbeda dengan lainnya, “kekuasaan” kepemimpinan Cak Nur tidaklah bersumber pada kemampuannya menggalang atau memanipulasi emosi massa, melainkan pada produktivitas kar ya-kar ya intelektualnya. Pengakuan seniornya seperti Sjarifuddin Harahap atau kawan sebayanya Ekie Syachruddin—sekaligus rival Cak Nur dalam memperebutkan posisi Ketua Umum PB HMI pada dekade 60-an—menjelaskan banyak hal tentang produktivitas intelektual ini. Bahwa kekuatan utama Cak Nur lebih pada otoritas intelektualnya daripada sumber-sumber kekuasaan yang bersifat “konvensional”. Karenanya tak mengherankan bahwa hingga kini, hanya Nurcholish Madjid yang—walau dia sendiri menyebutnya sebagai sebuah “kesalahan sejarah”—terpilih menjadi Ketua Umum PB HMI secara berturut-turut dalam dua periode kepengurusan organisasi mahasiswa yang (untuk sementara) terbesar di Indonesia itu.

Untuk sebagian, sumber intelektual sebagai basis kepemimpinan itu menarik dilihat dari perspektif sejarah kepemimpinan nasional. Soekarno, Hatta, Sjahrir, Natsir dan banyak pemimpin nasional lainnya di masa lalu juga tak mengesampingkan intelektualisme sebagai salah satu basis kepemimpinan. Hanya saja, tokoh-tokoh tersebut di atas menggabungkan sumber kepemimpinan ini dengan sumber lainnya: pranata politik—baik dalam wujud dukungan massa, partai politik maupun lembaga pemerintahan. Kebesaran tokoh-tokoh tersebut, dengan demikian, teruji dalam praktik pengejawantahan potensi kekuatan intelektualisme ke dalam realitas struktur politik.

Mungkin karena periodenya telah berlalu Cak Nur tampaknya mengambil jalan lain. Potensi intelektualismenya lebih ditunjukkan pada usaha mempertanyakan dan membongkar struktur pemikiran bangsa yang telah berurat berakar di tengah-tengah masyarakat. Pada tahap pertama, dalam pandangan saya, Cak Nur “memanfa- atkan” potensi intelektualisme untuk memahami dan mendeskrip- sikan keadaan—sehingga lebih mirip intellectual exercise daripada “aksi intelektual”. Pada tahap kedua, ia mulai melihat kejanggalan- kejanggalan alam pemikiran di kalangan santri, di dalam mana ia terasuh. Sekali lagi, pada hemat saya, tahap kedua ini merupakan hal terpenting dalam moment kehidupannya sebagai seorang intelektual. Renungannya yang dikenal dengan semboyan “Islam Yes, Partai Islam No” serta makalahnya tentang pembaruan pemikiran Islam pada awal 70-an, sesungguhnya adalah refleksi dari “aksi intelektual” Cak Nur. Di sini, ia mulai membongkar struktur gagasan yang mengitari cara berpikir dan bertindak para aktivis Islam baik di dunia politik maupun dalam kehidupan sehari-hari. Walau hasilnya tak bisa dikatakan definitif, namun riuh rendahnya dialog yang menyertai gagasan tersebut pasca penyampaian telah membuka cakrawala baru dunia pemikiran Islam Indonesia—yang hingga kini tetap bertahan.

Tahap ketiga adalah transformasi “aksi intelektual”-nya, dari lingkungan Islam ke lingkungan nasional secara keseluruhan. Sekali lagi, menurut hemat saya, transformasi ini lebih mendasar. Bukan saja karena pergeseran perhatiannya, melainkan juga karena ia tidak lagi berbicara pada tataran intelektual, melainkan moral. Dari sini, ia mulai berbicara tentang perlunya keseimbangan kekuatan politik nasional yang dikenal dengan semboyan “memompa ban kempes”, yang mendorongnya berkampanye untuk PPP, bukan Golkar. Pertengahan 80-an, ia berbicara tentang perlunya partai oposisi dan secara tak henti-hentinya menyerukan penciptaan demokrasi.

Pada 1987, sejauh yang saya ingat, Cak Nur-lah orang pertama yang menyampaikan perlunya memikirkan suksesi kepemimpinan nasional—walau tak ditujukan sebagai ungkapan permusuhan terhadap Pak Harto, kala itu. Tak ada koran besar yang berani memuat pernyataan ini, kecuali, kalau tak salah, Harian Terbit.

Menjelang larutnya usia Orde Baru, terutama dalam menyam- but Pemilu 1997 dan proses pemilihan kembali Pak Harto sebagai presiden, suara moral Cak Nur jauh lebih kentara daripada analisa intelektualnya. Suara moralnya ini bahkan seakan-akan bertabrakan dengan tingkah laku politik sebagian besar tokoh nasional—yang justru kian giat berimprovisasi untuk mendapatkan perhatian Pak Harto. Di sini, tanpa harus memperhatikan betapa kuatnya pengaruh Pak Harto dalam dunia politik nasional kala itu, ia justru berusaha menemukan sumber aliran budaya lain sebagai alternatif dari budaya politik Jawa: budaya pesisir. Saya pernah menyampaikan kritik pedas kepada Cak Nur tentang gagasannya ini karena tidak realistis. Bagaimana mungkin membangun budaya pesisir yang dilihat sebagai sumber demokrasi di tengah-tengah kepungan budaya Jawa yang begitu kuat?

Akan tetapi, tampaknya, keyakinan moral Cak Nur telah menga- lahkan analisa atas realitas kekuatan-kekuatan politik. Ia dalam hal ini, tak lag berbicara pada tataran konteks, melainkan telah bersifat beyond context. Yang diungkapkan adalah keprihatinan moralnya terhadap nasib bangsa di masa kini dan masa depan. Karena itu, seakan-akan membukakan matanya terhadap kemungkinan bahaya yang berbalik kepadanya, dengan lantang Cak Nur berucap di depan publik: “Jangan percayakan nasib bangsa ini kepada niat baik satu dua orang pemimpin. Melainkan kepada sistem yang baik.” Jika kita membaca pernyataan tersebut dari perspektif masa kini, maka kalimat itu sesungguhnya adalah ungkapan penolakan moral terhadap rezim yang berkuasa.

Riwayat intelektual dan transformasinya ke arah tindakan moral yang dilakukan Cak Nur ini tentu saja tak sepenuhnya men- jawab pertanyaan di atas. Akan tetapi ada suatu hal yang pasti dan tak bergeser di sepanjang hidupnya: komitmen intelektual dan moral haruslah berjalan dalam satu nafas. Dan saya kira, komitmen semacam inilah yang menyebabkannya lebih cenderung bertindak sebagai “guru bangsa” dan menolak tugas-tugas kepemimpinan politik.
  RELATED POST
Tiga Pendekar dari Chicago
Selasa, 10 Juli 2018
Puncak Gunung Es
Selasa, 10 Juli 2018
  E-BOOK
1
30 Sajian Rohani
Penulis Nurcholish Madjid
2
Bilik-Bilik Pesantren
Penulis Nurcholish Madjid
3
Tradisi ISLAM
Penulis Nurcholish Madjid