AGAMA DAN KORUPSI

Minggu, 11 Juni 2017 - Oleh Nurcholish Madjid
This default photo desc.
Sebagai bangsa yang bagian terbesar berpenduduk Muslim, kita tidak dibenarkan bersandar hanya kepada kenyataan statistik jumlah penganut Islam. Justru, sejalan dengan hukum “coruptio optimi pessima” (“kejahatan oleh orang baik adalah kejahatan yang terburuk”, “corruption by the best is the worst”), maka pelanggaran prinsip keadilan dan keseimbangan oleh kaum Muslim akan mendatangkan malapetaka berlipat ganda. Hukum yang sama berlaku atas para penganut setiap agama, sebab setiap agama juga mengajarkan prinsip yang sama. Karena itu para penganut setiap agama dituntut untuk mengamalkan dengan sebaik-baiknya ajaran Tuhan dalam masing-masing agama itu. Tidak melaksanakan ajaran Allah dalam masing-masing agama itu adalah kekafiran, kezaliman dan kefasikan.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, inti pokok tugas suci para nabi ialah pembebasan manusia dari perbudakan oleh sesamanya dengan memusatkan penghambaan diri dan pengabdian mutlak hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, diikuti dengan perlawanan kepada tirani dan menegakkan keadilan dan keseimbangan (balance). Perlawanan terhadap tirani dan keimanan kepada Tuhan adalah pegangan hidup yang kokoh, suatu kebenaran yang jelas berbeda dari kepalsuan, dan manusia dipersilahkan dengan bebas untuk memilih sendiri, sehingga tidak boleh ada paksaan dalam agama. Sebab, memaksa itu sendiri adalah tindakan tiranik. Sistem demokratis adalah antitesa dari sistem tiranik, dengan dimensi metafisis pembebasan manusia dari penghambaan kepada sesamanya berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk Indonesia, jalan pikiran di atas dianut oleh Bung Hatta, salah seorang tokoh pendiri bangsa yang berpandangan paling baik mengenai kenegaraan. Menurut Bung Hatta, semua kegiatan kenegaraan harus berlangsung di bawah sinar Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana sila pertama itu menyinari empat sila yang lain dalam Pancasila. Dengan begitu kegiatan kenegaraan kita memiliki dasar metafisis, sehingga menghasilkan komitmen yang total, yang tumbuh dari kesadaran bahwa semua perbuatan dan tingkah laku manusia adalah bermakna, dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Sama halnya dengan banyak bidang kehidupan lain, pandangan itu sebenarnya telah disadari juga oleh sebagian kalangan pemerintah. Pak Harto, misalnya, menetapkan semacam ketentuan bahwa para pejabat negara harus bertaqwa kepada Tuhan. Di samping taqwa seseorang merupakan rahasia Allah yang tidak dapat diukur dengan angka dan tidak dapat diuji oleh sesama manusia, penetapan ketentuan itu dapat dibenarkan jika diartikan bahwa para pejabat negara harus melaksanakan tugas kewajibannya dalam semangat kesadaran Ketuhanan sebagai sikap kejiwaan pribadinya yang tersimpan dalam rahasia lubuk hatinya.

Sesuai dengan petunjuk agama bahwa asas hidup yang benar, termasuk hidup kenegaraan, ialah taqwa dan ridla Allah, ketentuan petugas negara harus bertaqwa berarti bahwa semua tindakan melaksanakan kewajiban kenegaraan harus dilakukan dengan kesadaran penuh bahwa Tuhan hadir dalam setiap kegiatan. Tuhan mengetahui, mengawasi dan akan meminta pertanggungjawaban setiap noktah tindakan dan perilakunya serta dampak-dampaknya. Dengan kesadaran itu, seseorang akan terbimbing ke arah budi pekerti luhur atau akhlak mulia, prasyarat bagi kebahagiaan lahir dan batin. Budi pekerti luhur adalah salah satu wujud kedirian manusia yang paling tinggi. Di hadapan budi pekerti luhur semua kekuatan, baik fisik maupun mental, juga kekuasaan, tidak akan berdaya : “Suro-diro jayaningrat lebur dening pangastuti”, “kekuatan jiwa-raga dan kekuasaan lebur oleh budi pekerti luhur”.

Dalam hal itu kita melihat banyak orang dari berbagai kalangan di antara kita yang menunjukkan kesenjangan antara yang diucapkan dan yang dikerjakan. Meskipun kita secara formal menganut suatu agama yang mengajarkan taqwa, bahkan banyak dari kita yang merasa atau mengaku telah bertaqwa kepada Tuhan, namun kita bertingkahlaku seolah-olah tidak ada Tuhan, suatu bentuk kekafiran yang nyata! sehingga kita menampilkan diri sebagai orang yang fasik (fasiq), bertingkahlaku tanpa peduli kepada ukuran-ukuran moral, al akhlâq al karîmah atau budi pekerti luhur. Itu semua merupakan contoh “corruption optimi pessima”.

Dari sudut pandang itulah muncul salah satu alasan penilaian bahwa kita sedang mengalami kemerosotan moral. Seperti dengan jelas dikemukakan Gibbon berkenaan dengan runtuhnya kekaisaran Romawi, kemerosotan moral adalah penyebab hancurnya bangsa-bangsa di dunia. Karena itu bangsa kita, dalam perjalanannya menuju masa depan, sangat memerlukan tindakan penyelamatan penuh kesungguhan, khususnya dalam usaha menegakkan standar moral yang setinggi-tingginya.
  RELATED POST
  E-BOOK
1
30 Sajian Rohani
Penulis Nurcholish Madjid
2
Bilik-Bilik Pesantren
Penulis Nurcholish Madjid
3
Tradisi ISLAM
Penulis Nurcholish Madjid