Refleksi Kritis Pembaruan Islam

Minggu, 8 Juli 2018 - Oleh Nurcholish Madjid
Nurcholish Madjid saat berbicara di Arab League.
Refleksi Kritis Pembaruan Islam

Oleh Victor Tanja


Berbicara tentang refleksi kritis pembaruan pemikiran Islam di Indonesia, serta-merta kita diperhadapkan dengan pandangan keagamaan beberapa tokoh yang ketika mereka mengemukakan gagasan masing-masing, masih tergolong berusia muda di kalangan umat Islam di Indonesia.

Walaupun demikian, setelah membaca ulang karya-karya mereka, saya tiba pada satu pendapat bahwa secara garis besar, sampai saat ini pendapat-pendapat tersebut dapat dibagi dalam tiga kelompok alur berpikir yang kira-kira dapat diwakili oleh tiga tokoh utama: Abdurrahman Wahid, Nurcholish Madjid dan Dawam Rahardjo.

Ketiga tokoh ini cukup berperanan dalam usaha membentuk pembaruan pemikiran Islam di Indonesia. Menurut pengamatan saya, Abdurrahman Wahid bertolak dari sudut pandang politik, Nurcholish Madjid dari sudut pandang keagamaan, sementara Dawam Rahardjo dari sudut ekonomi serta peran sosial LSM di Indonesia.

Membaca tulisan-tulisan mereka, kita memperoleh kesan bahwa ketiganya secara umum mendasarkan pemikiran mereka pada arus berpikir politik keagamaan yang berlangsung di sekitar sejarah organisasi Serikat Dagang Islam (SDI) dan Syarikat Islam (SI). Asumsi ini benar karena kalau kita berbicara tentang arah baru pemikiran Islam di Indonesia, SDI dan SI adalah dua perwujudan cita-cita tersebut dalam bentuk organisasi perjuangan. Hal lain yang tidak kurang penting, ketiganya juga merujuk pada pandangan keagamaan Muhammad Iqbal dari Pakistan—sarjana filsafat sekaligus seniman dan sastrawan Muslim yang tenar.

Abdurrahman Wahid

Melalui tulisannya yang berjudul Massa Islam dalam Kehidupan Bernegara dan Berbangsa, Abdurrahman Wahid mengajukan pandangan bahwa dalam situasi dan kondisi politik objektif di Indonesia yang di dalamnya Pancasila telah diterima secara umum sebagai ideologi negara dan falsafah bangsa, maka seharusnya Islam jangan diperjuangkan untuk menjadi ideologi altematif tapi harus diterapkan sebagai nilai atau faktor komplementer.

Hal ini seharusnya demikian mengingat bahwa sejak semula, Islam diperjuangkan sebagai suatu ideologi alternatif (sejak permulaan kemerdekaan). Sampai saat ini usaha itu selalu gagal karena tidak memperoleh dukungan luas dari kalangan umat Islam sendiri. Selain alasan itu Wahid—menunjuk pada kenyataan sejarah perjuangan SDI dan SI yang menunjuk pada adanya perubahan pengertian tentang umat—juga menunjuk pada perubahan tujuan dan cita-cita perjuangan. Sebelum SDI, konsep umat meliputi kaum Muslimin yang berada di suatu kawasan saja dan tujuan perjuangannya adalah menyebarkan agama Islam dengan menganjurkan amar makrur nahi mungkar (al-amr bi al-ma‘rûf wa al-nahy ‘an al-munkar— menjauhkan yang jahat dan menganjurkan yang baik).

Dengan terbentuknya SDI, tujuan ekonomi dan kesejahteraan menjadi dominan dan ruang lingkupnya meliputi lapisan pedagang di kalangan umat. Berdirinya SDI (1911) mengubah pengertian umat ini sebagai bagian integral dalam satu nation yang memper- juangkan kemerdekaan politik bagi seluruh Nusantara. Tapi, setelah SI tidak ada lagi, muncul sekali lagi gerakan-gerakan Islam yang menghendaki agar Islam menjadi ideologi tandingan, namun tetap tidak berhasil. Ini karena nyatanya perjuangan ini tidak memperoleh dukungan sebagian besar umat.

Menurut Wahid, sekarang ini orang Islam secara final dan tuntas menjadikan Islam sebagai faktor komplementer. Ini berarti menurut Wahid: “Pengertian kata umat Islam lalu menjadi umum meliputi semua kaum Muslimin di Indonesia. Demikian pula, format perjuangannya adalah partisipasi penuh dalam upaya membentuk Indonesia yang kuat, demokratis, dan penuh keadilan di masa depan. Akhirnya tujuan perjuangannya adalah memfungsikan Islam sebagai kekuatan dan integratif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat.”

Nurcholish Madjid

Dalam tulisannya yang berjudul Suatu “Tatapan Islam tehadap Masa Depan Politik Indonesia”, Nurcholish Madjid—seperti yang dilakukan Abdurrahman Wahid—menggambarkan bahwa sejak semula berdirinya Republik ini, paham nasionalisme sudah mendapat tantangan dari pihak Islam. Hal itu terjadi karena ada kekhawatiran di kalangan umat Islam di Indonesia bahwa paham nasionalisme itu dapat menjurus ke arah zaman jahiliah.

Mengatasi permasalahan ini, dalam sejarah bangsa Madjid menunjuk pada kenyataan bahwa paham nasionalisme, yang umumnya bersifat sentimental, tidak dapat berjalan dengan baik tanpa kehadiran rasa keagamaan yang memberikan kehangatan sebagai sumber motivasi kreatif dan integral bagi pembangunan bangsa. Sebagai contoh sumbangan Islam, ia menunjuk pada peran orang-orang Islam di Indonesia. Kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang berpendidikan Barat. Namun dengan diilhami semangat Islam, mereka menggunakan konsep-konsep sosial dan politik modern yang demokratis dalam memperjuangkan kemerdekaan Islam Indonesia. Islam bagi mereka merupakan landasan moral etis yang digunakan untuk memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh bangsa.

Sama seperti kaum modernis lainnya di dunia Islam (di bawah pengaruh al-Afghani dan Muhammad Abduh), mereka menganut etos yang mendunia, aktif dalam urusan sosial politik, dan sebab itu secara relatif dekat dengan etos yang dominan di abad ke-20 ini. (R. Bellah, seperti dikutip Madjid).

Namun, Madjid menyayangkan bahwa kebanyakan kaum modernis ini jatuh ke dalam perangkap fundamentalisme yang di saat sekarang ini dinamakan fundamentalisme. Dalam artian ini, mereka menjadi fanatik anti Barat, bersifat selektif dalam menafsir ayat-ayat al-Qur’an (h. 17), serta bersikap apologetis dalam membela kebenaran-kebenaran Islam. Hal ini mengakibatkan kebuntuan intelektual. Sebab itu, neofundamentalisme bukanlah masa depan Islam di Indonesia, walaupun orang dapat menghargai hal-hal positif dari mereka, misalnya dalam hal keikhlasan dan kesediaan berkorban.

Madjid berpendapat, kebuntuan itu dapat ditembus kalau kaum modernis tidak menolak seluruhnya warisan kekayaan tradisional Islam yang penuh dengan kreativitas intelektual, sambil mengembangkan kemampuan menjawab tantangan masa depan yang semakin meningkat dengan cepat. Atau, dengan kata lain, bagaimana mereka memelihara yang lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik. Pandangan Ibn Khaldun tentang sejarah suatu proses yang progresif dan dinamis perlu dijadikan landasan berpikir yang dengannya Islam dapat memberikan kehangatan dan menimbulkan rasa etis dan moral dalam membangun suatu peradaban yang kukuh.

Jadi, dalam konteks kehidupan nasional Indonesia, unsur inilah yang dapat dimainkan Islam saat ini.

M. Dawam Rahardjo

Tokoh ini menulis sebuah makalah berjudul Islam, “Mendayung di antarn Dua Karang: Sosialisme dan Kapitalisrne”. Di situ ia mengatakan bahwa SI menampakkan adanya rasa kebangsaan yang berdasarkan Islam di Nusantara ini. Meminjam kata-kata Deliar Noer, ia juga mengatakan bahwa saat itu arti Islam sama dari arti kata “bumi poetera”.

Dalam perjalanan sejarahnya, walaupun pernah kemasukan unsur sosialis Marxisme, namun di bawah Cokroaminoto, HA. Salim, A. Muis, SI dikembalikan lagi pada dasar Islam.

Di bawah pengaruh Cokroaminoto dan H.A. Salim, walaupun tetap berdasarkan Islam, SI mengambil garis perjuangan politik ekonomi arah kiri namun tidak menganut paham Marxisme. Arah perjuangan kiri di sini adalah dalam arti anti kolonialisme, yang berarti pula anti kapitalisme, karena saat itu pihak yang menjajah adalah negara-negara Barat yang kapitalis. SI adalah kiri namun anti Marxisme karena dalam pandangan kebanyakan orang Islam, Marxisme anti Tuhan dan terjerumus pada pendewaan materi, serakah akan uang dan harta.

Menurut Dawam, dalam konteks al-Qur’an, kedua “moda operasi” ini adalah perwujudan dari sikap hidup yang menyembah sesuatu yang lain ketimbang Allah, sebagai tandingan yang diwujudkan sebagai tirani yang menguasai cara berpikir manusia melalui perumusan ideolog. Dengan demikian, baginya, dalam negara Pancasila ini Islam harus berupa suatu gerakan budaya yang membebaskan manusia dari perbudakan komoditi dan dari tirani penguasa serta lembaga dengan menggunakan istilah dan pengertian al-Qur’an.

Ini dikatakannya sebagai pembebasan (emansipasi) ruhani yang nyata dalam kredo Islam “tiada Tuhan-tuhan lain (lâ ilâha)” dan hanya menyerahkan dirinya kepada Allah melalui penghayatan sifat-sifatnya seperti kasih sayang, keindahan, dan kebenaran.

Konkretnya, dalam perspektif Islam, penyerahan diri pada Allah adalah suatu proses Islamisasi dalam negara Pancasila yang berarti bahwa sila-sila lain, seperti sila “Kemanusiaan dan sila Persatuan Indonesia” serta “Keadilan Sosial”, seharusnya tunduk pada kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai sila pertama.

Lebih konkret lagi bahwa setiap pengalaman sejarah harus diberi makna transendensi untuk membentuk suatu budaya yang lebih manusiawi di masa depan.

Catatan Reflektif

Dari pembahasan pemikiran ketiga tokoh muda Islam saat itu, jelas bahwa apa yang dimaksudkan dengan arah baru Islam tidak lain adalah suatu tawaran untuk meninggalkan arah lama yang lebih melihat Islam sebagai suatu ideologi yang komprehensif, yang pada akhirnya menuju pada suatu pembentukan negara Islam dengan syariah sebagai dasar hukum negara, melalui cara penafsiran yang legalistis dan apologetis terhadap gagasan-gagasan Islam.

Walaupun mereka berbicara dengan menggunakan istilah- istilah yang berbeda, Wahid umpamanya dengan Islam sebagai faktor komplementer, Madjid dengan Islam sebagai proses progresif etis/moral yang menghangatkan, dan Rahardjo dengan Islam sebagai gerakan budaya yang membebaskan, namun kesemuanya itu hendak menunjuk kepada kenyataan bahwa dalam alam negara Pancasila, Islam sebagai salah satu nilai yang turut mengisi kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat merupakan suatu pilihan yang paling tepat.

Kalau kita tempatkan garis pemikiran ini dalam kaitan pemikiran keagamaan Islam di masa lampau, memang gagasan- gagasan tersebut bukan merupakan hal-hal yang sama sekali baru. Sebab, anjuran untuk memisahkan soal politik/negara dengan agama telah dilakukan pula oleh Ali Abdul Razik, salah seorang murid Muhammad Abduh di Mesir. Walaupun berbicara dengan istilah-istilah dan menggunakan cara berpikir yang lain, namun tujuan mereka sama yakni menolak diberlakukannya Islam sebagai ideolog politik untuk mendirikan negara Islam.

Dalam berbagai tulisan yang lain, terutama sekali Wahid dan Madjid, berulangkali menghubungkan pandangan mereka dengan jalan pikiran kaum sufi yang tidak ekstrem, yakni dengan pemikiran al-Ghazali yang menunjuk pula bahwa Islam itu lebih dihayati sebagai hubungan pribadi dengan Allah dalam membentuk nilai-nilai hidup yang bermakna dan bukan yang melihat Islam pertama-tama sebagai gagasan hukum kenegaraan.

Dengan demikian, tampilnya pandangan-pandangan seperti ini di kalangan kaum muda Islam saat itu memberikan angin segar bagi semua pihak yang berkepentingan dalam usaha memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam negara RI yang ber-Pancasila.

Hubungan Islam-Politik

Menurut pengamatan berbagai kalangan ilmuwan yang berperhatian khusus tentang perkembangan dan pertumbuhan Islam di seluruh dunia, hampir di semua negara yang mempunyai partai politik Islam tersendiri selalu diperhadapkan dengan tuntutan kebutuhan politik dalam dunia modern yang majemuk. Dunia modern ini sudah tidak lagi menghendaki partai politik yang berlandaskan pada ajaran agama tertentu.

Hamid Sharif, guru besar Ilmu Syariah pada Universitas Islam di Islamabad, India, dalam tulisan di majalah Arabia berjudul “Shifting the Focus to Micro-Politics” (Alihkan pusat perhatian kepada mikro-politik), mengatakan bahwa partai-partai Islam di seluruh dunia selalu tidak berhasil dalam meraih kemenangan politik yang menentukan melalui cara demokrasi a la Barat. Itu, karena selama ini mereka terlalu menitikberatkan perhatian pada makro politik. Ini berarti bahwa, mereka berusaha untuk mengadakan perubahan sosial melalui pembentukan suatu pemerintahan yang didasarkan atas syariah. Menurut Sharif, hal ini mengakibatkan partai-partai Islam itu memperjuangkan hal-hal yang telah ditetapkan terlebih dahulu sebagai yang kekal dan mutlak dan tidak sebagaimana mestinya, yaitu program-program yang dirumuskan itu berdasarkan kehendak politik rakyat banyak.

Tujuan utama dari kebijaksanaan seperti itu ialah untuk mengislamkan seluruh bangunan pemerintahan negara. Untuk meraih pengaruh, menurut Sharif, Islam haruslah dialihkan penjabarannya kepada mikro-politik, yang dalam hal ini meliputi keluarga, kehidupan pribadi, nilai-nilai hidup dalam kesatuan berbagai suku dan dalam pergaulan di pasar-pasar.

Jadi, dengan kata lain, harus diusahakan sedemikian rupa agar Islam dimengerti oleh orang-orang biasa. Ia yakin, kalau nilai-nilai Islam sudah mantap di kalangan bawah, dengan sendirinya akan muncul dari bawah kesatuan-kesatuan sosial yang baru sebagai basis kekuatan yang akan membantu memperlancar proses pengislaman seluruh bangunan dan sendi kehidupan masyarakat, tanpa dilakukannya usaha untuk terlebih dulu menguasai pemerintahan dengan meraih kekuasaan politik dari atas. Mungkin, bagi konteks Indonesia sekarang ini, pandangan Sharif ini punya kegunaan terhadap aspirasi politik umat. Namun demikian, untuk mengatakan bahwa setiap organisasi atau kelompok Islam tidak perlu lagi menghiraukan permasalahan politik tentu saja terlalu naif. Sebab, pandangan seperti ini berarti menutup mata terhadap realisme perkembangan pemikiran keagamaan Islam. Sepanjang pengamatan terhadap ajaran dan sejarah Islam, apa yang dinamakan umat itu selalu menunjukkan kepada kesatuan hidup, yang di dalamnya perpaduan yang ketat antara agama dan politik dapat dihindari.
  RELATED POST
Tiga Pendekar dari Chicago
Selasa, 10 Juli 2018
Puncak Gunung Es
Selasa, 10 Juli 2018
  E-BOOK
1
30 Sajian Rohani
Penulis Nurcholish Madjid
2
Bilik-Bilik Pesantren
Penulis Nurcholish Madjid
3
Tradisi ISLAM
Penulis Nurcholish Madjid